Sejumlah senatr mendesak persoalan pencemaran lahan di Blok Rokan dan Minas, Riau akibat eksplorasi minyak bumi segera diselesaikan. Hal ini terungkap dalam kunjungan Komite II DPD RI ke Riau.">
HOME
Selasa, 12 Desember 2017
Follow:
 
 
Senator Desak PT Chevron Selesaikan Masalah Pencemaran

Reporter : Nanda
Senin, 04/12/2017 - 18:26:25 WIB
RIAUKITACOM – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mendesak persoalan pencemaran lahan di Blok Rokan dan Minas, Riau akibat eksplorasi minyak bumi segera diselesaikan. Hal ini terungkap dalam kunjungan Komite II DPD RI ke Provinsi Riau, Senin, (4/12/17).

Wakil Ketua Komite II DPD RI, I Kadek Arimbawa menjelaskan kedatangan Komite II ini dalam rangka menyikapi aspirasi yang berkembang terkait lahan perkebunan sawit yang tercemar minyak bumi akibat eksplorasi yang dilakukan oleh PT. Chevron Pasific Indonesia (CPI).

Ia meminta agar PT CPI dapat memperhatikan permasalahan tanah tercemar minyak bumi (TTM) yang timbul akibat ekplorasi tersebut. Selain itu, pemerintah juga harus mengambil tindakan tegas atas pencemaran yang telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

"Limbah minyak mentah milik PT Chevron di Blok Rokan dan Minas, berdasarkan laporan warga, telah mencemari perkebunan sawit milik warga dan pencemaran tanah ini membuat ratusan hektar kebun sawit warga terkena dampak limbah hingga tak berhasil berbuah meski usianya sudah mencapai 3 hingga 6 tahun lebih,” tegas Ikadek.

Lebih lanjut Kadek mengatakan, PT. CPI harus bertanggung jawab penuh atas kerugian masyarakat, bukan hanya mengatasi masalah gagal panen, tapi juga memulihkan kondisi tanah yang telah tercemar.

Senada dengan Kadek, senator Riau Maimanah Umar meminta PT. CPI melakukan pembersihan lahan dengan cara bioremediasi sesuai ketentuan yang diatur dalam UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

"Pencemaran ini dapat diatasi dengan upaya bioremediasi yang berkelanjutan, yakni pengolahan tanah untuk mengurangi polutan beracun yang ada dalam tanah. Sesuai dengan ketentuan undang-undang, proses bioremediasi dilakukan sehingga konsentrasi polutan tanah di bawah 1 persen," terangnya.

Ia menambahkan, PT. CPI harus segera menyelesaikan persoalan ini, mengingat kontraknya akan berakhir pada 2021. "Permasalahan pencemaran tanah ini harus selesai dengan segera, agar tidak menjadi tugas bagi negara dan pengelola selanjutnya," tegasnya.

Senator Jambi, M. Syukur bahkan mempertanyakan kendala yang membuat persoalan ini belum selesai meski sudah terjadi sejak tahun 2001 silam.

"Permasalahan pencemaran tanah ini sudah sejak 2001 tapi sampai 2017 dan menjelang kontrak Chevron habis, pencemaran tanah ini belum teratasi, apa masalahnya? Kami di Komite II DPD RI akan menyoroti permasalahan ini sampai tuntas," jelas Syukur.

Sementara itu, Vice President Env. PT. Chevron Pasific Indonesia, Budiyanto Renyut, mengatakan pemulihan lahan terkontaminasi ini terkendala dengan banyaknya titik TTM dan biaya yang besar.

"Kami sudah melakukan pembersihan TTM di 125 titik, namun masih ada 400 titik di lahan chevron dan 400 titik di lahan warga.


 
.:: Home | Politik | Peristiwa | Ekbis | Lingkungan | Sport | Hukum | Kesehatan | Iptek | Foto | Galeri | Index ::.
Copyright 2011-2014 RiauKita.com, All Rights Reserved | Redaksi | Info Iklan | Disclaimer Reserved Powered By www.pajriexhost.com